JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri Singapura yang membawahi imigrasi negara itu akhirnya memberikan penjelasan mengapa Ustaz Abdul Somad (UAS) tidak diizinkan masuk ke Singapura.
Kemendagri Singapura dalam keterangan rilisnya mengatakan, UAS tidak diizinkan masuk karena berbagai ucapan UAS dalam ceramah-ceramah yang diberikannya yang sulit diterima oleh pemerintah Singapura.
Apapun juga alasan yang dikemukakan pemerintah Singapura tetap dihormati. Negara itu berdaulat untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan warga negara lain masuk ke negaranya. Bahwa sebagian masyarakat di Indonesia tidak dapat menerima alasan tersebut, itupun harus difahami karena sudut pandang yang berbeda. Tidak ada alasan hukum apapun yang dapat digunakan untuk melarang orang berbeda pendapat.
“Bagi sebagian kita di Indonesia ucapan-ucapan UAS belumlah memenuhi unsur tindak pidana. Ucapannya itu masih dalam batas-batas kebebasan bependapat dan menyatakan pikiran dalam konteks dakwah, sehingga aparat menganggap tidak ada alasan untuk mengambil langkah hukum terhadap ucapan-ucapan UAS,” jelas Yusril dalam keterangan rilisnya, Rabu (18/5/2022).
Yusril menilai bahwa pemerintah Singapura punya penilain lain atas ucapan-ucapan UAS, sehingga mereka berpendapat cukup alasan untuk menangkal UAS masuk ke negaranya, hal itu sepenuhnya menjadi hak pemerintah Singapura.
Dari kasus yang menimpa UAS, dapat memetik beberapa hikmah. Pertama, masyarakat menjadi mengerti kekhawatiran pemerintah Singapura terhadap ucapan-ucapan seorang figur publik seperti UAS.
Sebuah negara, di zaman kemajuan teknologi informasi sekarang, dengan mudah memantau ucapan-ucapan seorang figur publik di negara lain dan menilai apakah ucapan-ucapan itu membawa manfaat atau mudharat bagi kepentingan nasional negara itu.
“Seharusnya Indonesia melakukan hal yang sama. Ucapan-ucapan seorang figur publik di luar negeri yang selalu mengompori agar wilayah tertentu memisahkan diri dari NKRI seharusnya dipantau dengan seksama. Bila perlu, orang seperti itu, walaupun alasannya akademis atau pseudo akademis juga ditangkal untuk masuk ke Indonesia,” kata ketua umum Partai Bulan Bintang itu.
Terhadap semua WNI, pemerintah RI wajib memberikan perlindungan penuh dan melakukan pembelaan jika UAS diperlakukan secara tidak wajar di negara lain. Bahwa warga negara itu mungkin berseberangan dengan pemerintah, atau ucapan-ucapannya sering mengkritik pemerintah, hal itu bukan masalah.
“Justru itu kewajiban pemerintah melindungi setiap warga negara dari perlakuan tidak wajar di negara lain, walaupun orang itu berada pada posisi berseberangan dengan pemerintah,” jelasnya.
Oleh karena itu, dalam kasus UAS, Yusril sebelumnya menyarankan agar Kemenlu RI memanggil Dubes Singapura dan minta penjelasan apa alasan mencekal UAS. Sekiranya itu dilakukan Kemenlu, maka warga negara dan masyarakat Indonesia akan merasa aman dan dirinya merasa mendapat perlindungan dari Pemerintahnya.
Apa yang terjadi adalah sebaliknya, KBRI Singapura yang justru mengirim nota diplomatik kepada Kemenlu Singapura. Padahal semua tahu, UAS baru berada si area imigrasi Singupura dan belum benar-benar masuk ke wilayah negara itu.
“Kita seperti tidak pandai menarik simpati rakyat kita sendiri. Padahal, menggapai dan mengambil hati rakyat adalah kunci dukungan rakyat kepada pemerintah,” ujarnya.
Akan lebih buruk lagi keadaannya jika di pihak UAS dan pendukungnya terkesan pecegahan UAS masuk ke Singapura adalah permintaan dari pihak Indonesia sendiri. Pemerintah tentu tidak akan bertindak senaif itu.
“Lagipula keuntungan apa yang didapat pemerintah dengan ditangkalnya UAS oleh pemerintah Singapura? Tetapi, yang namanya politik, yang namanya publik opini, segala sesuatunya dapat saja diatur dan dipermainkan. Apalagi, di zaman kemajuan IT sekarang ini dimana peran media meanstream telah bergeser ke media sosial. Menyaring informasi bukan lagi masalah sederhana,” tegas Yusril.
