Dr. Fahri Bachmid, SH, MH lahir di Waimangit, Kabupaten Buru, Maluku pada 29 Agustus 1977. Dia adalah seorang pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, dan intelektual Indonesia.
Pada 18 Mei 2024, dia terpilih sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Partai Bulan Bintang pada Musyawarah Dewan Partai (MDP) PBB. MDP adalah lembaga tertinggi di dalam struktur organisasi PBB yang berwenang mengambil keputusan-keputusan penting seperti melakukan perubahan terbatas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan memilih seorang penjabat ketua umum jika ketua umum yang dipilih muktamar berhalangan tetap.
Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah, serta badan-badan khusus, dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan. Ketua Mahkamah Partai PBB Dr Fahri Bachmid mendapat dukungan 29 suara dalam pemungutan suara untuk memilih penjabat ketua umum. Sedangkan, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor memperoleh dukungan 20 suara.
Fahri Bachmid menjadi dosen tetap hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Dia juga menjadi dosen tak tetap di Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta dan dosen tidak tetap di Fakultas Hukum IAIN Ambon, Maluku.
Selain mengajar, ia juga aktif dan menjadi pengurus beberapa organisasi, seperti PERADI, Muhammdiyah, KAHMI, HMI, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, dan Perkumpulan Ahli Dan Dosen Republik Indonesia.
Pakar Hukum Tata Negara ini pun dipercaya Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Pemerintahan (PaKem) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Selain itu, ia pun aktif di Lembaga hukum advokat Law Firm DR Fahri Bachmid & Associates.
Selama berkiparh di dunia hukum, Fahri Bachmid terbiasa menangani sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Tak hanya itu, pada Pilpres 2019, Fahri Bachmid menjadi kuasa hukum Jokowi dan Maruf Amin menghadapi gugatan yang dilayangkan Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi RI.
Pada Pilpres 2024, Fahri Bachmid menjadi kuasa hukum Prabowo-Gibran. Dalam Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid dipercaya menjadi Wakil Komandan Hukum dan Advokasi (Echo) TKN Prabowo-Gibran.
Pendidikan
SD Al-Hilal Waimangit, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Tahun 1991.
SMP Negeri 1 Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Tahun 1994.
SMU Tarbiyah Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Tahun 1997.
SMU Negeri 2 Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Tahun 1998.
S1 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Tahun 2004.
S2 Program Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tahun 2009.
S3 Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tahun 2019.