Gugum Ridho Putra,S.H.,M.H lahir di Tanjung Pandan, Belitung, pada 29 Juli 1988. Gugum Ridho Putra adalah seorang advokat dan pengacara Indonesia yang memiliki spesialisasi di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi.
Pada Juni 2024, di Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB), Gugum menduduki jabatan sebagai Ketua Mahkamah Partai (MP). Pada Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali pada 13-15 Januari 2025, Gugum maju menjadi calon ketua umum (caketum).
Selain Gugum, pada Muktamar VI tersebut ada empat nama calon ketua umum lain yang bertarung, yakni Afriansyah Noor, Jurhum Lantong, Fahri Bachmid, dan Hilman Indra. Namun, hanya Gugum dan Afriansyah Noor yang memenuhi syarat 25 persen dari total 551 peserta yang memiliki hak suara.
Keduanya kemudian maju tahap berikutnya dalam pemilihan yang dipilih oleh perwakilan dewan pimpinan wilayah (DPW), dewan pimpinan cabang (DPC), badan otonom, DPP, Mahkamah Partai, dan Majelis Syuro.
Gugum merupakan keponakan dari Prof Yusril Ihza Mahendra. Sedangkan pesaingnya Afriansyah Noor adalah mantan Sekretaris Jenderal DPP PBB. Hasilnya, Gugum mengantongi 398 suara dan Afriansyah mengoleksi 134 suara dari total suara sebanyak 532 suara. Dengan hasil tersebut Gugum Ridho Putra,S.H.,M.H terpili menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang Periode 2025-2030 pada Muktamar VI di Denpasar, Bali.
Gugum meraih gelar Sarjana dan Magister Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia. Setelah bertahun-tahun berpengalaman sebagai peneliti hukum dan aktivis, Gugum kemudian bergabung dengan Ihza & Ihza Lawfirm yang didirikan oleh tokoh ternama, Prof Yusril Ihza Mahendra.
Selama lima tahun memimpin penanganan sengketa Hukum Tata Negara dan Administrasi untuk firma tersebut, pada 2018, ia mendirikan kantor hukum sendiri bernama Gugum Ridho & Partners. Gugum Ridho memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam menangani kasus-kasus besar di bidang hukum tata negara dan administrasi di Indonesia.
Gugum Ridho telah menangani puluhan kasus uji materi, sengketa prosedur dan hasil pemilu nasional maupun daerah, hingga sengketa di pengadilan tata usaha negara (PTUN).
Salah satu pencapaian tertingginya adalah mendampingi Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.
Di samping kegiatan profesionalnya sebagai Advokat, Gugum turut aktif dalam upaya memperbaiki regulasi tentang pemberantasan korupsi dan pemilu yang lebih demokratis melalui penguijian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pada 2024 setidaknya terdapat 3 (tiga) perkaranya yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Dua perkara dikabulkan dengan Gugum sebagai Pemohon yakni: tentang penguatan wewenang KPK menyidik perkara koneksitas dan tentang kewajiban kampanye menggunakan foto asli tanpa polesan AI (Artificial Inteligence). Yang terakhir perkara tentang penghapusan Presidential Threshold menjadi 0% Gugum terlibat mewakili PBB sebagai Pihak Terkait.
Riwayat Pendidikan
SD Negeri No.41 Tanjung Pandan, Belitung
SMP Negeri 2 Tanjung Pandan, Belitung
SMA Negeri 5 Kota Depok, Jawa Barat
S1 Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
S2 Magister Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Karir dan Pengalaman
Tim hukum pengujian UU Pemilu mewajibkan kampanye menggunakan foto asli/larangan rekayasa AI (Artificial Inteligence).
Tim hukum pengujian UU Pemilu menghapus presidential threshold (PT) menjadi 0 (nol) persen.
Tim hukum penyelesaian sengketa Pilkada Provinsi Babel dan Kabupaten Belitung Timur.
Tim hukum mewakili PBB pengujian parliamentary threshold 2024 di Mahkamah Konstitusi
Tim hukum sengketa Pileg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 2024 di Mahkamah Konstitusi
Tim hukum mewakili PBB dalam pengujian ketentuan sistem pemilu proporsional terbuka pada 2023 di Mahkamah Konstitusi
Tim hukum pengujian ketentuan verifikasi empat (4) partai non-parlemen mewakili PBB pada 2023 di MK
Tim hukum penyelesaian sengketa Pileg PBB pada 2019 di MK
Tim hukum sengketa Pilpres Paslon Nomor Urut 1 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin unsur PBB pada 2019 di MK
Tim hukum pengujian presidential threshold mewakili PBB pada 2017 di MK
Tim hukum dalam upaya hukum verifikasi PBB di Bawaslu dan PTUN pada 2014 dan 2019.
Tim hukum penyelesaian sengketa-sengketa Pilkada Paslon-Paslon PBB sejak 2014 hingga sekarang.
Jabatan/Posisi
Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang 2024 – 15 Januari 2025
Ketua Umum Partai Bulan Bintang periode 2025 – 2030