JAKARTA – Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor menilai wacana penundaan pemilu hingga wacana presiden 3 periode yang dilontarkan beberapa menteri dan ketua umum partai koalisi tidak sepatutnya memperkeruh suasana.
Saat ini pemerintah, kata Afriansyah, sedang fokus dalam meningkatkan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19. Seharusnya, kata dia, para pembantu presiden jangan menambah kacau stabilitas politik.
“Dalam konstitusi, pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali, dan jabatan presiden hanya 2 periode. Ini yang harus kita taati, jangan membuat gaduh dengan melempar ‘bola panas’ tentang wacana penundaan pemilu, itu sudah melanggar konstitusi,” tegas sekjen yang akrab disapa Ferry ini, Minggu (10/4/2022).
Ferry menegaskan, para menteri dan partai pengusung seharusnya bahu-membahu ikut serta memberikan solusi yang baik kepada presiden, bukan membebani presiden dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu.
“Sekarang ini lagi krisis minyak goreng dan BBM naik, nah, gimana para pembantu presiden ini memberikan solusinya, jangan memperkeruh suasana dengan melempar isu penundaan pemilu,” ujarnya.
Akibat adanya wacana tersebut, menurutnya, masyarakat maupun netizen di media sosial terbelah menjadi dua kubu, ada yang mendukung dan menolak penundaan pemilu. “Ini kan kayak mengadu domba rakyat sendiri,” ujarnya.
Bahkan, di beberapa wilayah, mahasiswa pun ikut turun melakukan aksi penolakan penundaan pemilu dan presiden 3 periode.
Ferry berharap, presiden bisa mengambil sikap tegas tentang kisruh yang sedang bergulir ini agar stabilitas negara terjaga. Serta segera mereshuffle kabinet, sebab, kata Ferry, kabinet yang sekarang kurang produktif, khususnya bidang ekonomi.
“Mungkin perlu adanya reshuffle kabinet, terutama di bidang ekonomi. Karena kabinet sekarang seperti bekerja untuk diri sendiri, bukan untuk presiden,” tegasnya.
“Saya mengimbau masyarakat dan mahasiswa agar tetap menyalurkan aspirasinya dengan damai, tenang, dan aman, apalagi ini bulan Ramadan. Semoga rakyat tetap bersatu bisa atasi dan keluar dari kesulitan ekonomi dan politik,” jelasnya.
