Partaibulanbintang.or.id – KH. AFANDI RIDWAN berasal dari Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di daerahnya, Majalengka, dikenal, KH. Abdul Halim, seorang ulama pendiri Persatuan Ummat Islam (PUI). PUI didirikan bersama KH. Ahmad Sanusi dari Sukabumi. Keduanya juga dikenal sebagai tokoh Masyumi.
Kemudian KH. Afandi Ridwan mengikuti jejak keduanya, masuk Masyumi. Bahkan pernah menjadi Ketua Umum PUI 1991-1995. Pada saat ia tinggal dan menetap di Kota Bandung. Dalam Pemilu 1955 ia terpilih dari Masyumi sebagai Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar).
Walau terlibat dalam politik praktis, namun KH. Afandi Ridwan dikenal sebagai pengusaha. Ia sosok pengusaha pertanian dan perkebunan sama dengan tokoh Masyumi lainnya, RHO. Junaedi, yang diteruskan anaknya H. Idit Junaedi.
Hingga Masyumi bubar KH. Afandi Ridwan tetap menekuni bidang usaha dan tidak terjun di politik praktis. Ia pernah menjadi Wakil Direktur dan Komisaris Utama perusahaan teh di Jabar. Namun ia memberikan dukungan moril dan finansial dalam gerakan dawah dan pendidikan Islam.
Bersama tokoh Masyumi lainnya di Bandung KH. Afandi Ridwan termasuk perintis berdirinya Universitas Islam Bandung (Unisba). Diantaranya H. Rusyad Nurdin dan EZ. Muttaqin. Mereka juga berhasil mendirikan Masjid Istiqamah dan Masjid Salman ITB Bandung. Di masjid Salman ini ia berhasil melibatkan generasi muda, seperti Dr. Imaduddin Abdurrahim MSc, Prof. Ahmad Sadali, KH. Miftah Faridl dan lain lain.
Saat Dr. Anwar Harjono SH. wafat, KH. Afandi Ridwan yang diangkat sebagai penggantinya, menjadi Ketua Umum Dewan Dawah Pusat 1999-2003. Sebelumnya ia Wakil Ketua Umum. Walau ia tinggal di Bandung, sepekan sekali ia hadir di Markas Dewan Dawah, Jl. Kramat Raya 45, Jakarta Pusat.
Ketika MPR RI masih ada utusan golongan, Dewan Dawah masuk di dalamnya. KH. Afandi Ridwan yang mewakili duduk sebagai Anggota MPR RI 1999-2004. Hanya sebelum akhir jabatannya ia telah meninggal dunia.
Pada saat Badan Koordinasi Ummat Islam (BKUI) dibentuk Dr. Anwar Harjono SH di Pusat Jakarta, KH. Afandi Ridwan bersama H. Rusyad Nurdin, Prof Dr H Jusuf Amir Feisal, Daud Gunawan dan lain lain mendirikan BKUI di Bandung, Jawa Barat (Jabar). BKUI berhasil mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB).
Tercatat, KH. Afandi Ridwan masuk sebagai pendiri dan ikut menanda tangani deklarasi PBB tangal 17 Juli 1998. BKUI Jabar di Bandung juga berhasil mendirikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Jabar. Ketuanya Prof. Dr H Jusuf Amir Feisal Sekretaris, Daud Gunawan dan Ketua Majlis Pertimbangan Wilayah (MPW) Rusyad Nurdin.
Karena ada pembagian tugas, KH. Afandi Ridwan mengurus Dewan Dawah Pusat. Apalagi setelah Anwar Harjono wafat, ia yang ditetapkan dalam syura melanjutkan kepemimpinannya. Namun sikapnya terhadap PBB tidak berubah. Ia memberikan dukungan moril dan material. Walau ia tidak dalam kepengurusan baik di Pusat maupun di Jabar.
Sepertinya di antara tokoh Masyumi yang masih hidup pada saat itu ada pembagian tugas. Apalagi saat Anwar Harjono dalam keadaan udzur. Hanya Soleiman yang masuk struktur PBB di Pusat dan Rusyad di DPW PBB Jabar. Sedangkan Cholil Badawi di Serikat Tani Islam (STI). Lalu KH. Afandi Ridwan konsentrasi menggerakkan Dewan Dawah, dalam dawah, pendidikan dan masjid.
Meskipun demikian KH. Afandi Ridwan yang usianya lebih tua dari Anwar Harjono tetap disiplin dalam perjuangan. Ia setiap hari Rabu pagi datang bertugas dan memimpin rapat Dewan Dawah. Sore hari ia kembali ke Bandung. Bila ada surat yang perlu ditanda tangani saat di rumah, ia pun menuntaskannya melalui kurir dari Dewan Dawah.
Sebagai utusan golongan di MPR RI, KH. Afandi Ridwan, bersama Dr. Muchtar Naim dari Sumatera Barat, mendukung Fraksi PBB yang memperjuangkan kembalinya Piagam Jakarta, walau belum berhasil. Apalagi yuniornya, Prof. Dr H. Jusuf Amir Feisal saat itu menjadi Wakil Ketua MPR RI dari PBB.
KH. Afandi Ridwan memimpin Dewan Dawah hingga akhir hayatnya. Ia pun tetap mendukung PBB sebagai partai yang didirikannya. Walau sebagai Ketua Umum Dewan Dawah ia berusaha mempertemukan partai-partai Islam di Indonesia. Ia wafat 18 Desember 2003 di Bandung. (MK. 4.8.2020).
