JAKARTA – Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Mayjen TNI (Purn) Yussuf Solichien mengatakan, PKP mendukung pandangan politik Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra tentang uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan tiga klaster.
“PKP mendukung penuh pandangan politik Prof Yusril, terutama tentang uji matei UU Pemilu di MK,” kata Yussuf dalam kunjungan safari politiknya ke DPP Partai Bulan Bintang, Rabu (27/10/2021).
Yussuf menambahkan, PKP dan PBB ini mempunyai satu visi dan visi untuk membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Lanjutnya, PBB sebagai partai Islam moderat mampu merangkul semua golongan.
“Intinya kami akan berjuang bersama – sama untuk membangun Indonesia untuk menjadikan masyarakat sejahtera. Semoga di Pemilu mendatang kita bisa bekerja sama,” ujarnya.
Yussuf menjelaskan, PBB jadi parpol ketiga yang dikunjunginya. Sebelumnya pihaknya bersafari ke PDI Perjuangan dan Partai Demokrat (PD).
“Tujuannya silaturahmi dan memperkenalkan pengurus PKP yang baru ke parpol lain,” ucapnya.
Yussuf menambahkan pihaknya juga membawa jajaran kepengurusan baru PKP yaitu Ketua Dewan Pakar PKP Dody Sugianto, Ketua Bidang Kewilayahan PKP Freddy Aronggear, Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat PKP Hendra Suhada, dan Bendahara Umum PKP Ellen Sukmawati.
Lalu ada Wasekjen PKP Dyah Puspita Sari dan Estiana F. Dewi, serta Wakil Bendahara PKP Dwi Ratna Kartikawati.
Sementara rombongan PKP diterima oleh Sekjen pengurus DPP PBB. Sekjen PBB Afriansyah Noor mengungkapkan terima kasih kepada rombongan pengurus baru PKP yang datang ke DPP PBB. Afriansyah juga melihat PBB dan PKP ini mempunyai satu tujuan yang sama untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.
“Semoga PBB dan PKP ini bisa bersinergi. Apa yang disampaikan ketum PKP ini benar, visi dan misi PBB dan PKP sama yaitu membangun bangsa dan negara yang adil,” katanya.
Mengenai PBB yang berlandaskan Islam moderat, kata Afriansyah, itu berawal dari survei masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya partai Islam yang modern.
Oleh karena itu PBB pada 2019 dalam Muktamar ada salah satu pasal di dalam AD ART salah satu poin adalah pengurus partai yang beragama Islam wajib bisa baca Alquran. Namun, oleh Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra ditambah yang bukan agama Islam wajib taat kepada agamanya masing – masing.
“Makanya sekarang ada beberapa kader PBB yang non Muslim jadi ketua DPC PBB. Ketum juga memerintahkan untuk merekrut kader-kader yang satu visi dengan PBB dan sama – sama berjuang untuk Indonesia dan Islam,” terangnya.
