JAKARTA – Ketua Bappilu Partai Bulan Bintang (PBB) Novi Hariyadi menanggapi Tim Penyelamat PBB yang menggugat SK Menkumham terkait kepengurusan baru DPP PBB ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tim Penyelamat PBB meyakini SK yang diterbitkan oleh Menkumham tidak memiliki keabsahan secara hukum.
Novi mengatakan, pihaknya akan menanggapi secara khusus terkait pernyataan mantan Waketum PBB Fuad Zakaria yang mengatakan bahwa dibawah kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra, PBB terus gagal di pileg, dan kepengurusan yang baru dipimpin Pj Ketum Fahri Bachmid dinilai tak memiliki pengalaman politik. Bahkan, kata Novi, Fuad “menyerang” Fahri Bachmid dengan mengatakan bahwa Fahri Bachmid anak kemarin di sisi politik.
Menurut Novi, Fuad Zakaria itu jarang berkaca, seharusnya dia berkaca terlebih dahulu sebelum berbicara .
“Saya malah ingin bertanya balik, apa yang sudah dilakukan Fuad selama ini di PBB??” tanya Novi Hariyadi di Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Novi menegaskan bahwa Fuad Zakaria itu termasuk orang baru di PBB dan langsung menduduki jabatan wakil ketua umum, selama ini tidak ada sumbangsih apapun untuk membesarkan PBB
“Tahu apa dia tentang perjuangan Prof Yusril terhadap PBB, hingga PBB saat ini masih eksis dalam perpolitikan di Indonesia,” tegas Novi
Novi menilai, tudingan Fuad terkait kepengurusan yang dipimpin Fahri Bachmid dianggap tidak memiliki pengalaman politik. Novi merespons dengan membandingkan dirinya dengan Fuad.
“Nggak usah di bandingkan dengan senior-senior yang saat ini menjadi pengurus di bawah kepemimpinan Fahri Bachmid, dibandingkan dengan saya saja, Pak Fuad itu tidak ada apa-apanya pengalaman politiknya, saran saya, Pak Fuad berkaca lah,” ujarnya.
Terkait upaya hukum yang diambil Tim Penyelamat PBB, Novi mempersilakan dan menghormati upaya hukum tersebut.
“Kami hormati dan tentunya akan kami hadapi. Saya mengimbau ke seluruh kader PBB di Indonesia, agar tidak perlu khawatir dengan upaya hukum tersebut, dan mempercayakan kepada DPP PBB untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Tetap fokus menghadapi Pilkada 2024 dan perkuat struktur demi pemenangan Pilkada 2024,” jelasnya.
Diketahui, pada Minggu (4/8/2024) Tim Penyelamat PBB mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal legalitas kepemimpinan PBB yang baru.