Sejarah Partai Bulan Bintang

Partai Bulan Bintang (PBB) lahir sebagai partai politik Indonesia yang berasaskan Islam berdiri pada 17 Juli 1998 di Jakarta. PBB dideklarasikan pada Jumat 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Partai Bulan Bintang didirikan dan didukung oleh ormas-ormas Islam tingkat nasional yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI).

Lalu ada Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam (Persis), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat Islam (PUI), Perti, Al-Irsyad, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI).

Lembaga Hikmah, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), KB-PII, KB-GPI, Hidayatullah, Asyafiiyah, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin),Wanita Islam, dan Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI). Selain itu ada Ittihadul Mubalighin, Forum Antar Kampus dan Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI).

Berbagai ormas ini bergabung di dalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada 12 Mei 1998. BKUI merupakan pelanjut dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan pada 1 Agustus 1989 oleh Pemimpin Partai Masyumi DR. H. Mohammad Natsir, Prof. DR. HM. Rasyidi, KH. Maskur, KH. Rusli Abdul Wahid, KH. Noer Ali, DR. Anwar Harjono, H. Yunan Nasution, KH. Hasan Basri dan lain-lain.

Sebagai partai Islam yang mengambil inspirasi dari Masyumi, PBB melandaskan perjuangan pada ajaran-ajaran Islam yang universal dan bersifat rahmatan lil alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam.

Pada awal berdirinya PBB diketuai oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. Yusrii sebagai tokoh reformasi yang menjadi arsitek berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden RI ketika reformasi bergulir dan juga sebagai tokoh yang mempelopori amandemen konstitusi pasca-reformasi di tengah tuntutan federalisme dari berbagai tokoh reformasi ketika itu. Yusril juga pernah menjadi Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara.

Sedangkan DR. H. MS Kaban diangkat sebagai sekretaris jenderal. Salah seorang tokoh HMI yang sangat disegani dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan yang juga dikenal tanpa kompromi dengan para cukong kayu dan perambah hutan Indonesia.

MS Kaban dipilih sebagai ketua umum PBB pada 1 Mei 2005 dan Drs. H. Sahar L. Hasan sebagai sekjen. Sejak Muktamar III pada April 2010 di Medan, PBB ini telah menetapkan kembali DR. H. MS Kaban sebagai ketua umum dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. sebagai ketua majelis syuro dan BM Wibowo,SE., MM., mantan sekretaris jenderal Organisasi Massa Islam Hidayatullah, sebagai sekretaris jenderal.

Partai Bulan Bintang menjadi peserta Pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14. Pada 26 April 2015, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. terpilih kembali sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang di Muktamar IV PBB menggantikan MS Kaban. Yusril terpilih terpilih secara aklamasi setelah calon lainnya Rhoma Irama tidak datang ke arena muktamar pada pemilihan ketua umum.

Partai Bulan Bintang sejak reformasi telah menjadi peserta pemilu dan telah mengikuti Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Pada Pemilu1999, Partai Bulan Bintang mampu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2 persen dan meraih 13 kursi DPR RI. Ketua Umum PBB Prof Yusril Ihza Mahendra sempat menjadi satu-satunya calon presiden Indonesia yang melengkapi syarat administratif pasca reformasi. Namun demi kepentingan yang jauh lebih besar yaitu persatuan dan kesatuan bangsa,  Yusril dengan lapang dada mengundurkan diri dan memberikan jalan kepada Abdurrahman Wahid juga sebagai pelunasan hutang Masyumi kepada NU pada masa lampau.

Partai Bulan Bintang juga turut berkontribusi dan berperan besar dalam kabinet pemerintahan Abdurrahman Wahid pada masa awal reformasi tahun 1999 sampai 2001. Saat itu, Yusril Ihza Mahendra dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pada periode pemerintahan Megawati Soekarnoputri tahun 2001-2004, Yusril Ihza Mahendra juga kembali diamanahkan sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pada Pemilu 2004, Partai Bulan Bintang meraih suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62 persen) dan mendapatkan 11 kursi di DPR. Pada pemilihan presiden, Partai Bulan Bintang mengusung calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang akhirnya pasangan tersebut menang pada Pilpres 2004.

Pada masa pemerintahan SBY-JK periode 2004-2009, dua kader utama Partai Bulan Bintang masuk ke dalam kabinet pemerintahan. Pertama, Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Sekretaris Negara dan MS Kaban ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan. Selain itu, PBB juga menempatkan kadernya Abdulrahman Saleh sebagai Jaksa Agung, Zainul Bahar Noor sebagai Duta Besar Yordania dan Dahlan Abdulhamid sebagai Duta Besar Irak.

Dalam Pemilu 2009, PBB memperoleh suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,7 persen dan dengan sistem parliamentary threshold 2,5 persen, sehingga berakibat hilangnya wakil PBB di DPR RI, meski di beberapa daerah pemilihan beberapa calon anggota DPR RI yang diajukan mendapatkan dukungan suara rakyat dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai anggota DPR RI. Namun, PBB masih memiliki sekitar 400 anggota DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Dalam Pemilu 2014, PBB memperoleh suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,5 persen sama seperti Pemilu 2009, karena sistem parliamentary threshold 2,5 persen, sehingga PBB tak bisa menempatkan wakilnya di DPR RI.

Sementara pada Pemilu 2019, Partai Bulan Bintang juga tidak berhasil lolos ke DPR RI karena suara yang diraih sebanyak 1 juta suara pemilih. Pada pemilihan presiden, Partai Bulan Bintang berkoalisi dengan pasangan Joko Widodo dan Kyai Haji Ma’ruf Amin yang kembali memenangkan pemilihan presiden, menjadikan Joko Widodo sebagai presiden untuk kali kedua.

Walaupun beberapa periode PBB tanpa kursi di DPR namun sepak terjang dan kontribusi PBB dalam pembelaan hak-hak rakyat dan umat yang tertindas terasa begitu nyata di tengah-tengah masyakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. PBB JAYA JAYA JAYA!!!