JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menilai masih banyak pekerja di Indonesia terutama di desa yang masih bergerak pada sektor dan lapangan pekerjaan yang kurang produktif serta keterampilan rendah. Sehingga peningkatan kemampaun sulit dilakukan dari pekerjaan yang dijalankannya.
Oleh karena itu, menurutnya revitalisasi pelatihan vokasi penting untuk dilakukan. Salah satunya melalui lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Wamenaker menjelaskan, poin utama dari Perpres tersebut adalah untuk memenuhi pemetaan kebutuhan SDM atau tenaga kerja dan perencanaan tenaga kerja yang mengacu pada sitem informasi pasar kerja.
Keterampilan yang dimiliki SDM di desa saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan perusahaan sehingga diperlukan usaha maksimal dari semuanya.
“Rata-rata masyarakat di desa banyak menjadi buruh, kuli, dan rumah tangga. Bukan hanya Kemnaker saja untuk meningkatkan SDM di desa, tapi peran anggota DPRD juga ikut andil, seperti membuat program guna meningkatkan skil kerja masyarakat desa,” kata Afriansyah Noor saat jadi narasumber di acara Bimtek Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Partai Bulan Bintang, di Menara Peninsula Hotel, Jakarta, Sabtu (18/3/2023).
Afriansyah Noor menambahkan, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak akan cukup membuat negara kita menjadi negara maju. Lambat laun sumber daya alam akan habis, berbeda dengan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu sejak 2020, pemerintah telah fokus dalam peningkatan produktivitas sumber daya manusia.
Pelatihan ke depan dengan cara membangun SDM melalui vokasi, membangun infrastruktur di kawasan industri dan produksi, membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.
Afriansyah menjelaskan, saat ini Kemnaker tengah gencar mengembangkan Balai Pendidikan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di setiap provinsi, kabupaten dan kota. Tujuannya agar terciptanya SDM yang berkualitas dan siap bekerja.
Selain menjadi narasumber, Afriansyah Noor yang juga Sekjen Partai Bulan Bintang menutup rangkaian acara Bimtek Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Partai Bulan Bintang, 15-18 Maret 2023.
Sekjen meminta kepada para legislator PBB untuk proaktif menanyakan program-program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, yang kebetulan Wamenakernya adalah dari PBB.
“Saya mohon legislator proaktif, selama saya ada di Kemnaker, kawan-kawan harus manfaatkan. Seperti mengajukan program, tentunya harus mengikuti aturan dari kementerian. Lalu adakan program pelatihan kerja kepada masyarakat desa.
Saya minta teman-teman legislator bisa mensinergikan dengan dinas ketenagakerjaan setempat untuk membangun tenaga kerja desa yang produktif,” tegasnya.
Sebenarnya, kata Afriansyah, Kemnaker
itu banyak program, tapi hanya diketahui oleh segelintir orang. Program-program ini harus dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat banyak.
“Di sinilah peran DPRD PBB untuk menyebarluaskan program Kemnaker, agar bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” ucapnya.
Afriansyah juga meminta kepada para kadernya untuk menjadi wakil rakyat yang amanah dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu, kader PBB terutama anggota legislator harus mempunyai rasa memiliki terhadap partai, dan harus punya keinginan yang berlipat membesarkan partai.
PBB juga menargetkan 25 kursi DPR RI, 60 DPRD provinsi, dan 2 sampai 3 legislator di setiap kabupaten dan kota.
