JAKARTA – Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) KH. Masrur Anhar mengungkapkan bahwa PBB memiliki asas yang sama dengan partai Islam lainnya, yaitu sama-sama Islam. Namun, kata Masrur, yang membedakan adalah kalau PBB kata Islam itu diterjemahkan yang disebut dengan tafsir asas. Tafsir asas yang dijelaskan itu sebagai penjabaran dari kata Islam itulah yang menjadi ideologi PBB.

“Inilah yang akan diperjuangkan PBB ketika kader-kader PBB berada di legislatif maupun eksekutif. Karena tafsir asas itu merupakan ideologi, sehingga akan memberikan warna terhadap seluruh kebijakan yang dibuat oleh kader-kader Bulan Bintang,” kata Masrur dikutip dari Podcast Bincang Caleg di YouTube PBB Channel Official. (selengkapnya lihat di sini https://www.youtube.com/watch?v=HQvgC8BO-fo&t=343s)

Masrur Anhar yang juga Caleg DPR RI Dapil Jateng V (Solo, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo), ini menjelaskan, tafsir asas itu meliputi akidah, syari’ah, muamalah, dan kepemimpinan. Sebenarnya, kata Masrur, sudah dari awal reformasi saat kali pertama PBB memiliki anggota dewan sebanyak 13 orang sudah memberikan warna di dalam legislatif atau eksekutif.

Oleh karena itu, lanjutnya, ketika kader PBB, termasuk dirinya pada Pemilu 2024 diberi kepercayaan oleh masyarakat berada di Senayan dan pemerintahan, PBB akan mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami sesuai dengan visi di dalam AD/ART partai.

Dewan Penasehat TKN Prabowo-Gibran ini menambahkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini belum Islami dan PBB ingin masyarakat jadi Islami. “Bukan berarti orang yang non-Islam harus jadi Islam, bukan. Islami maksudnya adalah tata hidup pribadi maupun masyarakat termasuk dalam bernegara itu diatur dengan nilai-nilai Islam. Tentang kejujuran, keadialan, kedisiplinan, dan kebersihan,” ungkapnya.

“Kalau dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura atau Jepang perbedaannya terasa betul, suasana kebersihan, disiplin, dijalani dengan serius oleh masyarakatnya. Saya suka ceramah menggunakan istilah ‘yang punya ayat kita (umat Islam), tapi yang menjalankan orang lain (non-Islam). Annadhafatu minal iman, kebersihan merupakan bagian dari iman, kita yang punya. Tapi pada implementasinya orang lain yang melakukannya, kita enggak. Kita itu belum bisa bersih dan disiplin,” jelasnya.

Kondisi masyarakat disiplin, peduli kebersihan, keadilan tidak mungkin diwujudkan kalau hanya tulisan atau kata-kata. Harus dalam bentuk aturan undang-undang, sehingga masyarakat akan mematuhi karena ada sanksinya. “Kalau omongan atau tulisan, maka orang enggak takut. Tapi kalau negara yang membuat aturan dan ada sanksinya, masyarakat pasti lebih tertib,” ujarnya.

“Itulah pentingnya aturan. Aturan itu yang buat adalah orang yang berada di lembaga legislatif. Maka PBB berkomitmen semua kadernya harus ada di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tidak ada gunanya segudang kepintaran tanpa segenggam kekuasaan,” tegas Masrur.