Jakarta — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB di bawah kepemimpinan Yuri Kemal Fadlullah merupakan satu-satunya kepengurusan yang sah dan telah mendapat pengesahan resmi dari pemerintah melalui Kementerian Hukum.
Penegasan itu disampaikan Yusril saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD PBB se-Indonesia di Cawang, Jakarta Timur, Rabu (29/4).
“Sudah disahkan oleh Menteri Hukum beberapa waktu yang lalu, dan sekarang ini solid dan tidak ada lagi perbedaan-perbedaan di seluruh jajaran pengurus PBB. Dan ini satu-satunya adalah pengurus DPP PBB yang sah yang telah juga diberikan legalitas oleh Pemerintah Republik Indonesia,” kata Yusril.
Dengan adanya pengesahan tersebut, Yusril meminta seluruh pihak yang sebelumnya berseberangan di internal partai untuk menghentikan segala aktivitas yang dinilai dapat menghambat konsolidasi organisasi.
“Saya mengimbau kepada mereka yang dulu ada beda-beda pendapat begitu supaya menghentikan seluruh kegiatan-kegiatannya,” ujarnya.
Yusril menambahkan, kepengurusan yang sah akan terus bekerja dan bergerak melakukan konsolidasi dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, termasuk memperkuat struktur hingga tingkat kecamatan dan ranting demi kesiapan menghadapi Pemilu 2029.
“Harapan kita PBB akan lebih siap menghadapi pemilu tahun 2029 yang akan datang, dan sudah saatnya sekarang konsolidasi itu dilakukan,” katanya.
Bimtek yang digelar di Jakarta Timur itu menjadi momentum konsolidasi pertama pasca pengesahan kepengurusan baru, dan rencananya akan dilanjutkan ke berbagai daerah di seluruh Indonesia.